Dampak Karhutla bagi Industri Penerbangan

Posted by tabitha
Category:

Dalam sebuah kongres The Center for International Forestry Research (CIFOR) di Yogyakarta, terungkap kerugian karena dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera, Kalimantan,  Jawa, Sulawesi, dan Papua mencapai angka yang fantastis.l Kerugian akibat karhutla mencapai Rp 7,3 triliun. Tentu ini angka akumulasi dari kerugian hutan, gambut, sampai dengan dampaknya ke penerbangan dan pariwisata. Angka yang sangat mencengangkan.

Baru-baru ini karhutla juga berdampak pada operasional beberapa bandara besar di Sumatera, seperti Pekanbaru, Palembang, Padang, dan Jambi. Hal sama terjadi terhadap bandara di Kalimantan seperti di Palangka Raya, Banjarmasin, Pontianak, serta beberapa bandara skala menengah seperti bandara di kota Sampit, Pangkalan Bun, Berau, Putussibau. Bandara-bandara itu ikut terganggu operasionalnya karena efek asap kebakaran hutan dan lahan yang membuat jarak pandang (visibility) menjadi sangat minim, bisa hanya 300 meter saja.

Padahal, aturan yang berlaku internasional, menurut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ ICAO), jarak pandang visual minimal adalah 3.000 meter. Maka, jelas bahwa jarak pandang yang hanya 300 meteran akibat terhalang asap karhutla jelas tidak diperbolehkan.

Kondisi demikian jelas membuat sejumlah jadwal penerbangan di sejumlah bandara terdampak asap harus dibatalkan. Dalam sebuah laporan kerugian karena dampak asap di Sumatera dan Kalimantan saja dalam tiga minggu saja angka kerugian dalam dunia aviasi secara keseluruhan ditaksir sudah mencapai angka Rp 7,3 triliun.

Nominal Rp 7,3 triliun itu sungguh angka yang sangat besar karena efek asap itu bisa berupa potential loss, seperti hilangnya potensi maskapai melayani penumpang karena hampir semua penerbangan dibatalkan (cancel) maupun yang sudah riil terjadi kerugian, seperti refund tiket penumpang, biaya crew yang sudah stand by di bandara Soekarno-Hatta karena sistem buka tutup di bandara tujuan.

Jadi sudah terjadi cost logistic untuk avtur, pergerakan pilot dan cabin crewcatering up lift yangsudah terlanjur dinaikkan, dan sebagainya. Maka angka kerugian Rp 7,3 triliun akibat bencana asap karhutla itu adalah masuk akal. Kerugian itu akibat karhutla itu belum memperhitungkan industri penopang dunia penerbangan sipil, seperti perhotelan dan kepariwisataan.

Pengalaman saya bertugas di kota Banjarmasin tahun 2005-2008, kebakaran karhutla baru akan terhenti bila sudah memasuki musim penghujan pada akhir Oktober 2019. Kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi sejak awal Agustus 2019. Jadi, praktis dampak asap karhutla bagi dunia penerbangan di Indonesia bisa selama dua bulan. Bisa jadi kerugian total akibat karhutla bagi industry penerbangan dan pariwisata bisa mencapai Rp 15 triliun. Itu adalah sebuah angka kerugian yang besar.Uang senilai Rp 15 triliun itu bisa untuk membangun sebuah bandara kelas sedang dengan segala infastrukturnya.

Kita tahu kebakaran hutan gambut dan pembukaan ladang ribuan hektare kebun kelapa sawit sudah berjalan 15 tahun. Bisa dibayangkan kerugian akibat asap bagi dunia aviasi di Indonesia selama 15 tahun, paling tidak juga bisa mencapai angka Rp 175 triliun. Bila kita mengetahui angka kerugian akibat asap pada satu sektor saja, yakni penerbangan, selama 15 tahun mencapai Rp 175 triliun, tentu hal demikian tidak boleh dan tidak bisa ditoleransi lagi.

Tantangan bisnis penerbangan di Indonesia tidak hanya berupa asap yang menutup bandara-bandara, tetapi ada juga persoalan force majeur lain yakni efek letusan dan debu abu vulkanik.

Namun, kini kondisi maskapai penerbangan domestik masih sulit. Pasalnya, beberapa jadwal penerbangan ke wilayah Sumatera dan Kalimantan masih mengalami gangguan akibat asap kebakaran hutan. Banyak analis penerbangan menyebut kondisi kabut asap akan merugikan maskapai penerbangan domestik.

Pasalnya, kuartal ketiga merupakan periode low season bagi maskapai, yang umumnya tingkat permintaan sangat rendah dan apalagi sekarang diperparah dengan gangguan operasional akibat kabut asap.

Dalam kondisi normal tidak ada asap saja maskapai penerbangan menderita kerugian pada bulan September-Oktober, apalagi terkena dampak asap, pasti lebih parah kerugiannya. Maskapai baru bisa recovery bulan November, Desember dan Januari.”

Pasar domestik pasti turun lebih dalam lagi akibat kabut asap ini. Sebab beberapa rute sudah tidak bisa dilewati pesawat terbang sehingga tingkat pembatalan penerbangan sangat tinggi. Misalnya, rute dari dan ke Pekanbaru, dan beberapa kota di Kalimantan seperti Tarakan, Berau, Samarinda, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Pangkalan Bun.

Maskapai penerbangan juga tidak bisa dengan mudah mengalihkan armada ke rute lain. Yang mana hal itu juga tetap harus memperhitungkan faktor permintaan pasar. Dalam kondisi low season, ruang pengalihan armada ke rute tertentu menjadi kian sempit. Ketika permintaan menurun, pemberian harga diskon tiket penerbangan belum tentu bisa menjadi pilihan kebijakan yang efektif.

Ketika banyak armada pesawat yang menganggur alias tidak terbang, maka potensi pendapatan maskapai juga akan berkurang. Lain halnya bila peristiwa kabut asap terjadi pada peak seasons yang memungkinkan armada pesawat yang idle dialihkan ke rute-rute lainnya yang tak terkena dampak asap.

Pembatalan penerbangan juga dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (persero) Tbk (GIAA), akibat kabut asap yang membuat jarak pandang terbatas. Selain pembatalan, manajemen Garuda juga melakukan pengalihan penerbangan untuk rute tertentu.

Sayangnya, pemerintah selaku regulator tidak punya data yang komprehensif tentang hal ini. Akibatnya, pemerintah tidak mampu memprediksi dampak kabut asap untuk rentang waktu yang cukup panjang. Padahal, data dan prediksi pemerintah tersebut sangat dibutuhkan.

Setidaknya, oleh industri penerbangan. Alhasil penanggulangan dampak asap bagi penerbangan tetap berlanjut walau sudah terjadi sejak tahun 2005. Untuk memetakan kabut asap saja pemerintah masih kedodoran. Di sejumlah media, penulis mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberikan perintah kepada Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati terkait penanganan karhutla.

Berita terakhir, Presiden Jokowi terjun langsung ke Riau memberi arahan penanggulangan karhutla. Catatan penulis, penanganan karhutla membutuhkan sinergi yang kuat dalam komando arah penanganan yang jelas, terarah, dan terukur. Sebab, dampak berantai akibat kabut asap kebakaran lahan dan hutan sangat panjang dan luas.

Jadi, tidak hanya terkait industri penerbangan. Untuk industri penerbangan saja, jelas berdampak pada kinerja maskapai penerbangan, yang otomatis menghambat lalu-lintas orang dan barang, menghambat arus kunjungan wisatawan, hingga menghambat pertumbuhan bisnis sarana wisata seperti hotel, restoran, dan destinasi wisata.

Dalam konteks menggenjot pendapatan negara, berbagai hambatan tersebut jelas merupakan persoalan yang serius yang mesti segera ditangani segera. Tapi, entah kenapa, tiap kali terjadi kabut asap, yang muncul adalah imbauan dan instruksi ke tim teknis untuk berkoordinasi terkait penanganan karhutla. Selalu demikian, selalu berulang, dari tahun ke tahun. Tak adakah keinginan untuk berbuat yang lebih dari itu?

Sikap dan harapan dari dunia maskapai domestik terhadap efek karhutla sudah jelas. Maskapai penerbangan merugi besar dan hanya bisa bersikap pasrah terhadap keadaan ini. Pemerintah/regulator perlu segera membantu napas maskapai domestik.

Ada baiknya pemerintah memberikan semacam insentif atau koreksi terhadap perjanjian sewa di semua bandara, baik menyangkut landing fee, parking, biaya navigasi, dan lainnya yang sejenis. Sehingga maskapai yang harus tetap menanggung beban leasing pesawat tiap bulannya ke lessor, bisa sedikit bernapas di tengah dropnya jumlah penumpang karena efek dari pembatalan pembatalan ratusan penerbangannya.

Arista Atmadjati, Dosen mata kuliah ‘Aviation’ Prodi Aviation Management di International University Liasion Indonesia (IULI), BSD Serpong, dan dosen Prodi Pariwisata Vokasi UI Depok

Sumber: investor.id