Ketentuan Impor Ikan Terlalu Longgar

Posted by tabitha
Category:

JAKARTA, investor.id – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia
M Abdi Suhufan mengatakan, regulasi tentang impor ikan yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 23/2019 tentang Perubahan Atas Permendag No 66/2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan masih sangat longgar. Akibatnya, kata dia, kurang memberikan perlindungan keamanan pangan bagi produsen dan konsumen ikan di dalam negeri.

Longgarnya ketentuan impor, ujar Abdi, menyebabkan konsumen menjadi tidak terlindungi dengan masuknya ikan impor. Dia mengkhawatirkan, hasil perikanan impor yang masuk pasar Indonesia tidak memiliki sertifikasi kesehatan ikan atau produk olahan.

“Pemerintah saat ini terlalu baik dengan importir, dengan mengabaikan keamanan pangan bagi konsumen. Permendag 23/2019 terlalu liberal, longgar, dan tidak melindungi konsumen ikan dalam negeri karena ketertelusuran dan penelusuran teknis ikan asal negara tidak lagi menjadi syarat impor,” kata Abdi dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu (29/9).

Hal itu, kata dia, kontradiksi dengan upaya dunia internasional yang terus meningkatkan standar keamanan hasil perikanan.

“Saat Eropa dan Amerika memperketat verifikasi dan ketertelusuran ikan asal Indonesia, kita justru mempermudah masuknya impor ikan. Ini ironi,” kata Abdi.

Selain itu, kata Abdi, ketentuan tersebut mempermudah pelaksanaan impor dengan tidak lagi mewajibkan bukti kepemilikan sarana pendingin oleh importir. Dan, tidak lagi mensyaratkan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin.

“Kelonggaran ini menyebabkan pihak manapun berpotensi melakukan impor. Meski, tidak memiliki colsdstorage. Hal ini menjadi ruang terjadinya penyelewengan izin impor. Sebab bisa saja yang diberikan izin impor adalah mereka yang mempunyai akses kepada pemerintah. Impor ikan akhirnya menjadi ajang perburuan rente oleh broker,” kata Abdi.

Di sisi lain, Abdi juga meminta pemerintah membekukan persetujuan impor atas Perum Perindo. Menyusul kasus yang menimpa BUMN perikanan tersebut yang terindikasi melakukan penyalahgunaan izin impor.

“Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas dengan membekukan persetujuan impor kepada Perindo. Kementerian Perdagangan perlu segera membekukan persetujuan impor yang dimiliki Perindo karena sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana,” kata Abdi.

Hal itu, ujar dia, sebagaimana diatur dalam Permendag No 23/2019 tentang Perubahan Atas Permendag No 66/2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan. Dimana, pasal 18 Permendag No 66/2018 (dalam Permendag 23/2019 pasal ini tidak ada perubahan) mengatur, ayat (1) Persetujuan Impor dibekukan apabila importir hasil perikanan (huruf (b) sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor (PI). “Pemerintah perlu secara tegas menegakan aturan dan memberikan pembelajaran kepada pelaku impor hasil perikanan. Termasuk BUMN, jika terindikasi menyalahgunakan persetujuan impor,” kata Abdi.

Sebelumnya, Deputi bidang Agro Industri dan Farmasi Wahyu Kuncoro menyatakan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Perindo. Dalam pelaksanaannya, imbuh dia, Kementerian BUMN meminta, semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik. Dan, terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum.

Kementerian BUMN, lanjut dia, meminta manajemen Perindo untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Terutama, terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

“Kementerian BUMN menghormati dan menjunjung asas praduga tidak bersalah, termasuk mengenai non aktif Direksi akan dikonsultasikan pada Biro Hukum Kementerian BUMN. Kementerian BUMN bersama Perindo siap bekerja sama dengan KPK dalam menangani kasus ini,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/9).

Sumber: investor.id