Hadapi Resesi, Ekspor Digenjot

Posted by tabitha
Category:

Tabitha.com – Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju bekerja secara maksimal dengan meningkatkan ekspor dan investasi untuk menghadapi resesi ekonomi global.

”Ekonomi global dalam lima tahun ini dan perkiraan- perkiraan dari lembaga-lembaga internasional, tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit, bahkan banyak yang menyampaikan menuju ke resesi,” ujar Presiden saat membuka rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan di bidang perekonomian, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10). Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah melalui kementerian maupun lembaga melakukan antisipasi dengan cara meningkatkan ekspor dan substitusi barang-barang impor.

Selain itu, Presiden juga meminta para menterinya terus menggenjot investasi. ”Ekspor dan investasi, peningkatan keduanya ini menjadi kunci dalam kegiatan kita di bidang ekonomi,” tambah Jokowi. Presiden menyatakan, untuk menggenjot ekspor dan investasi, diperlukan pemangkasan berbagai regulasi yang selama ini menjadi penghambat.

Karena itu, pemerintah tengah merancang omnibus law, sebuah UU yang dapat membatalkan UU atau peraturan lain. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga memerintahkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan negara lain, sebagai alternatif untuk mendorong ekspor nasional.

”Mendag dan Wamendag, Menlu dan Wamenlu, sudah saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus menerus tanpa henti,” ungkap Jokowi.

Dia mencontohkan, perjanjian dagang pada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) antara 10 negara ASEAN, ditambah enam negara lainnya bisa diselesaikan pada tahun depan.

Selain itu, perjanjian perdagangan dengan negaranegara di kawasan Afrika juga tidak boleh diabaikan. ”RCEP plus India, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, New Zealand (Selandia Baru-Red).

Ini yang kita belum memiliki perjanjian perdagangan dengan mereka. Saya minta agar diselesaikan akhir tahun depan sehingga yang berkaitan dengan ekspor betul-betul bisa kita lakukan. Jangan lupakan juga free trade agreement (FTA) dengan negaranegara Afrika, ini penting sekali,” kata Presiden.

Kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Presiden meminta agar mengatasi impor bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, komoditas tersebut menjadi biang kerok defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

”Saya minta Menko Maritim dan Investasi fokus beberapa hal. Pertama menyiapkan, membuat program-program terobosan dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan,” ujarnya. Jokowi meminta kementerian yang dipimpin Luhut bisa memacu investasi, dan pada saat yang bersamaan menekan impor BBM.

Artinya, investasi juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. ”Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor, khususnya BBM,” sebutnya.

Menurutnya, impor BBM memberikan dampak yang sangat besar terhadap defisit neraca perdagangan maupun defisit transaksi berjalan. Dia juga menekankan agar program B20 dalam rangka mengurangi impor BBM terus dilaksanakan.

Dia minta ke depan didorong hingga menuju B100. ”Implementasi kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat, terutama percepatan mandatory dari B20 menjadi B30, nanti melompat ke B50 dan B100,” tambahnya. Di sisi lain, Jokowi menyatakan tidak mau lagi Indonesia mengekspor sumber daya alam dalam bentuk barang mentah.

Dia meminta ada proses nilai tambah yang dilakukan sebelum mengekspor. Dia mencontohkan barang mentah yang dimintanya untuk tidak diekspor lagi dalam bentuk mentah yaitu nikel, bauksit, alumina, hingga batu bara. Dengan demikian, akan ada proses hilirisasi untuk meningkatkan nilai jualnya.

”Mengenai transformasi ekonomi menuju industrialisasi, hilirisasi dari yang sebelumnya ekspor bahan mentah, nikel, bauksit, alumina, batu bara satu per satu harus mulai kita tata.” Jokowi meminta ada upaya memberikan nilai tambah pada produk- produk yang akan diekspor, misalnya menjadi barang setengah jadi.

Bahkan kalau perlu diekspor dalam bentuk barang jadi. Dia menilai hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain di bidang ekspor. ”Agar kita ekspor barang setengah jadi atau kita paksa langsung ke barang jadi. Inilah nilai tambah yang akan memberikan daya saing ke negara kita,” sebutnya.

Jokowi juga meminta agar ada insentif yang diberikan ke pelaku usaha maupun industri kecil. ”Saya minta langkah percepatan segera dilakukan. Berikut insentif untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan industri di pedesaan. Kalau bisa menyentuh ini, bisa memberi dampak yang sangat besar bagi perekonomian kita,” tambahnya.

Evaluasi Perjanjian

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto berencana mengevaluasi sejumlah perjanjian perdagangan bebas yang merugikan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan yang masih defisit.

”Perjanjian itu dari waktu ke waktu kami terus lakukan negosiasi. Kami tidak bekerja sendirian, ini gunanya bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri,” ujar Agus, kemarin. Sebagai catatan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyelesaikan 14 perjanjian dagang hingga pengkajian ulang perjanjian dagang sepanjang 2016-2019.

Beberapa perjanjian yang dimaksud, antara lain Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) CEPA, ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement and Investment, Indonesia- Mozambik Preferential Trade Agreement (PTA), dan ASEAN Jepang Investment, Service and MNP. Tak hanya itu, Agus juga akan memangkas sejumlah peraturan menteri perdagangan (permendag) yang menghambat ekspor dan investasi di dalam negeri.

”Selama menghambat ekspor, ya kami akan pangkas,” tuturnya. Ia mengaku sedang mengkaji sejumlah aturan yang akan direvisi dalam waktu dekat. Namun, ia tak memerinci aturan-aturan mana saja yang masuk dalam pembahasan untuk diubah.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit 160 juta dolar AS pada September 2019. Posisi ini berbanding terbalik dari kondisi Agustus 2019 yang surplus 80 juta dolar AS. Jika diakumulasi, defisit neraca perdagangan Januari-September 2019 mencapai 1,95 miliar dolar AS.

Realisasi defisit ini lebih rendah ketimbang periode Januari-September 2019 yang mencapai 3,78 miliar juta dolar AS. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, defisit perdagangan terjadi karena nilai ekspor hanya 14,1 miliar juta dolar AS, sedangkan impor mencapai 14,26 miliar juta dolar AS. (J22,H28,cnn-19)

Sumber: suaramerdeka.com

Open chat
Powered by