Pengamat Maritim: Pelaksanaan Tol Laut Harus Ada Pengawasan

Posted by tabitha
Category:

Surabaya, Beritasatu.com – Pengamat Maritim dari Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Raja Oloan Saut Gurning, menilai, Pelaksanaan tol laut harus ada pengawasan inter-departemen. Artinya, tidak cukup pengawasannya dibebankan kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub), melainkan juga berbagai pihak yang terkait dengan program Tol Laut, yakni Kementerian Perdagangan (Kemdag), Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pelaksana, serta Kementerian Keuangan (Kemkeu).

“Karena ini kita bicara tentang bagaiman menjaga amanah uang subsidi, sehingga pengawasannya juga harus inter-departemen,” kata Saut Gurning di Surabaya, Selasa (1/10/2019).

Saut menyorot tentang peran Pemda selama ini yang kurang, padahal sangat penting karena dalam pelaksanaan program Tol Laut itu diperlukan rekomendasinya tentang jumlah slot dan jenis komoditas.

“Di lapangan, tidak ada seleksi komoditas. Bahkan, kadang komoditas beras justru dikalahkan oleh komoditas non-beras seperti elektronik, garmen dan lainnya. Padahal, Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan jenis komoditas yang menjadi prioritas Tol Laut,” ujarnya.

Saut mengakui ,realisasi Tol Laut memang mengalami kemajuan dan memberikan manfaat dengan semakin banyaknya kapal yang mengangkut barang dari sekali menjadi dua atau tiga kali seminggu, sehingga ketersediaan barang terjamin di sejumlah wilayah Indonesia Timur.

Namun demikian, sejauh ini hanya segelintir orang yang menikmati manfaat itu karena tidak ada transparansi dan pengawasan. Bahkan, karena tidak ada transparansi dan pengawasan di lapangan muncul praktek jual-beli rekomendasi dan slot container Tol Laut. Perusahaan pemilik kapal ternyata juga menjadi EMKL, sehingga jatahnya diberikan ke perusahaannya sendiri. Slot yang diperoleh juga tidak diberitahukan kepada pihak ekspedisi sehingga ekspedisi membayar harga normal.

“Akibatnya, program Tol Laut tidak mampu menurunkan harga komoditas di wilayah Indonesia Timur. Harga sampai ke konsumen masih tetap, tidak ada penurunan. Yang sudah untung mendapatkan untung lebih besar tetapi konsumen tidak dapat untung apa-apa,” imbuh Saut.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DPW Jawa, Timur Henky Pratoko juga mengakui konsep Tol Laut yang sebenarnya bagus itu kini sudah tak sesuai tujuan awal. Seperti tidak adanya transparansi pemilik kapal, berapa slot atau space (tempat) yang tersedia dan kapan closing time (waktu penutupan) yang ditetapkan.

Karena itu, Henky mengusulkan adanya center point yang bisa diakses oleh siapapun, mulai dari tempat yang tersedia berapa dan barang harus sudah tiba kapan. “Kita berharap para stakeholder Tol Laut duduk bersama kembali untuk mencarikan solusi terbaik, termasuk perlunya membuat center point yang bisa diakses oleh siapapun itu,” tegas Henky

Perlunya para pemangku kepentingan Tol Laut untuk duduk bersama lagi dan mengevaluasi pelaksanaan Tol Laut juga disampaikan oleh Jamhadi, Staf Ahli Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim. “Evaluasi juga untuk menguatkan kembali tujuan Tol Laut dan mengefektifkan dana subsidi yang digelontorkan untuk Tol Laut,” kata Jamhadi.

Berbagai masukan tentang pelaksanaan program Tol Laut itu merupakan respon terhadap keluhan para pengguna Tol Laut, tarif Tol Laut yang dianggap masih mahal, slot atau ruang kapal Tol Laut yang sulit didapat dan selalu penuh saat pemesaran hingga perbedaan tarif Tol Laut yang diterapkan perusahaan pelayaran dengan perusahaan ekspedisi.

“Untuk tarif dry container tujuan Agats dari Surabaya ke Papua, perusahan pelayaran menetapkan Rp 3.327.500, sedangkan perusahaan ekspedisi sebesar Rp 15 juta. Perbedaan mencolok juga antara tarif Tol Laut dengan tarif regular. Tarif resmi regular berkisar antara Rp 7 juta hingga Rp 8 juta, sedangkan tarif Tol Laut di rute sama, yang semestinya jauh lebih murah karena di subsidi ternyata jauh lebih besar,” terang salah seorang pengguna Tol Laut di Surabaya, Budi Alfian.

Sumber: Investor Daily